Infokabarkito.id — Pembangunan ruang Cathlab di RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026 tuai sorotan. Proyek senilai Rp1.680.626.000 yang dilaksanakan oleh CV. Sinar Tungkal dengan pengawasan CV. Graha Cipta Consultant itu terindikasi dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekjen GN-PK Tanjab Timur, M. Hidayahtullah Dachi kepada awak media belum lama ini.
Kata Dachi, berdasarkan pantauan di lapangan, pihaknya menemukan sejumlah masalah serius, mulai dari kualitas, mutu pekerjaan yang rendah hingga dugaan ketidaksesuaian dengan dokumen perencanaan.
“Dalam beberapa kali peninjauan, tim investigasi tidak pernah mendapati keberadaan Konsultan Pengawas di lokasi pekerjaan. Pembangunan Cathlab di Rumah Sakit Nurdin Hamzah ini amburadul,” tegas Dachi.
“Kami cukup banyak menemukan permasalahan dalam proyek tersebut. Kinerja pengawas patut dipertanyakan, apa gunanya ada anggaran pengawasan jika hasil pekerjaannya buruk seperti ini?” lanjutnya.
Kemudian Dachi juga menyentil sikap bungkam Direktur RSUD Nurdin Hamzah yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal tersebut, menurut Dachi justru memperkuat dugaan adanya sesuatu yang tidak beres.
“Kami menduga telah terjadi kongkalikong antara kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas. Dalam waktu dekat, kami akan meminta Kejaksaan dan Kepolisian memanggil serta memeriksa pelaksana, konsultan pengawas, serta seluruh pihak terkait,” ungkap Dachi.
Ia menegaskan, langkah ini diambil agar pengelola anggaran dan kontraktor tidak semena-mena menggunakan uang rakyat.
Proyek yang dikontrak pada 17 Juli 2026 dengan batas waktu pelaksanaan 120 hari kalender ini ditujukan untuk mendukung layanan penanganan penyakit jantung dan kanker di RSUD Nurdin Hamzah.
Diketahui, awak media beberapa kali telah berupaya melakukan konfirmasi kepada PPK kegiatan, namun hingga berita ini diturunkan belum berhasil mendapatkan tanggapan.
Redaksi juga masih membuka seluas-luasnya ruang hak jawab kepada pihak-pihak terkait proyek ini, baik pelaksana, konsultan pengawas, maupun pengelola anggaran, demi keseimbangan informasi bagi pembaca. (Red)
