Infokabarkito.id – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi tahun 2026. Pertemuan tersebut digelar sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, khususnya menjelang hari besar keagamaan.
Dalam forum tersebut, Hafiz menyoroti persoalan distribusi dan pasokan barang yang dinilai masih menjadi faktor utama pemicu inflasi di Provinsi Jambi.
Menurutnya, saat ini terdapat fenomena distribusi bahan pokok dari sejumlah kabupaten di Jambi yang justru mengalir ke luar daerah. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya ketersediaan stok di wilayah Jambi dan berpotensi mendorong kenaikan harga.
“Permasalahannya terkait pasokan. Ada beberapa distribusi dari kabupaten di Jambi yang justru ditarik ke daerah lain sehingga ketersediaan di daerah kita berkurang dan memicu inflasi,” ujar Hafiz.
Ia menegaskan, persoalan tersebut perlu segera diatasi melalui langkah konkret dan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam rantai pasok komoditas strategis.
Menurut Hafiz, produsen dan distributor perlu didorong untuk memprioritaskan distribusi komoditas ke wilayah Jambi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Kita perlu melakukan diskusi bersama untuk mengambil langkah-langkah agar produsen barang yang memengaruhi inflasi dapat mendistribusikan produknya untuk kebutuhan Provinsi Jambi,” katanya.
Lebih lanjut, Hafiz menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengendalian inflasi.
Ia menjelaskan bahwa tingkat inflasi provinsi merupakan akumulasi dari kondisi inflasi di daerah kabupaten dan kota. Karena itu, sinergi lintas pemerintahan dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas harga.
“Saya pikir harus ada kolaborasi dan langkah bersama antara bupati serta pejabat di Provinsi Jambi, karena angka inflasi provinsi ditentukan oleh inflasi di kabupaten dan kota,” ujarnya.
DPRD Provinsi Jambi, lanjut Hafiz, berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi daya beli masyarakat. (Adv)
