Infokabarkito.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi sekaligus penetapan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (29/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, SH, didampingi Wakil Ketua I Asniba, A.Md dan Wakil Ketua II Siti Aminah, SE. Turut hadir Wakil Bupati Tanjab Timur Muslimin Tanja, Sekretaris Dewan Drs. Berilyan, unsur Forkopimda, staf ahli, asisten Setda, kepala OPD serta insan pers.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Ilham, menyoroti pentingnya keberadaan layanan psikolog bagi masyarakat. Menurutnya, tenaga psikolog sangat dibutuhkan dalam pendampingan kesehatan mental, rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, serta penanganan korban kekerasan. Selain itu, PAN juga meminta Dinas Lingkungan Hidup lebih mengoptimalkan pengelolaan sampah di desa dan kelurahan, khususnya di kawasan padat penduduk.
Fraksi Demokrasi Keadilan yang disampaikan Farhan Sirajuddin Yusuf menerima LKPJ Bupati 2025 dengan sejumlah catatan. Fraksi ini meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD melalui Komisi I, II dan III. Peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas program serta pengelolaan keuangan daerah menjadi perhatian utama.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui Drs. Syahbuddin, MH, menekankan perlunya pemetaan tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema PPPK paruh waktu sesuai kebijakan Kementerian PAN-RB. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja dan menjaga stabilitas pelayanan publik. NasDem juga menilai tingginya realisasi anggaran sebesar 92,78 persen harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM.
Fraksi Gerindra melalui Ambo Acok meminta kepala daerah segera merealisasikan sejumlah janji kampanye, di antaranya insentif RT sebesar Rp1 juta per bulan, pembangunan tanggul sepanjang 1.000 kilometer serta bantuan pompong 10 GT. Gerindra juga meminta penjelasan dari dinas terkait mengenai bantuan kapal nelayan yang disebut berukuran 10 GT namun dalam realisasinya diterima koperasi dengan bobot 16 GT.
Sedangkan Fraksi Golkar melalui Alam Bakri memberikan apresiasi kepada Komisi I, II dan III DPRD yang telah membahas LKPJ secara komprehensif, kritis dan konstruktif. Golkar menilai pembahasan tersebut mencerminkan fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Fraksi ini juga mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pemetaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik serta perhatian terhadap sekolah di wilayah terpencil dan pesisir.
Secara umum, seluruh fraksi menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 disertai berbagai catatan dan rekomendasi sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Tanjabtim, Hj. Zilawati, SH, dalam penutupan rapat menyampaikan apresiasi atas sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025. ***
